Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Info terkini

  • Gubernur Soekarwo Terima Wahana Tata Nugraha Wiratama 2011

  • Petugas Jembatan Timbang “Ngemel” Bakal Dipecat

  • Sarang Pungli, Jembatan Timbang Jadi Zona Integritas KPK

  • Pengusaha Otobus Gelar Aksi Keselamatan di Jalan

Monitor Jembatan Timbang Dengan TI, Persempit Gerak Anggota ‘Nakal’

  • PDF

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo menyatakan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) di sejumlah Jembatan Timbang (JT), maka akan mengurangi dan mempersempit ruang gerak bagi anggota JT yang akan melanggar aturan atau nakal. 
Pakde Karwo ditemui usai acara penandatangan pakta integritas di halaman kantor Dishub dan LLAJ Jatim, Kamis (30/12) mengatakan, dengan adanya pakta integritas maka sebaiknya seluruh jajaran anggota Dishub dan LLAJ Jatim turut menjaga. Karena, kalau salah satu Unit Pelaksana Teknis Dishub yang melanggar aturan pakta ini maka semuanya UPT lainnya terkena dampaknya. “Ada hardware dan software, tapi ada manajemen hati yang dibuat kadis mengenai pakta integritas. Saya kira, dengan model seperti ini mampu mengurangi anggota yang melanggar,”ujarnya.

Ditanya kapan pakta integritas di jalankan, Pakde Karwo menjawabnya, pada minggu pertama sejak ada penandatangan kapolda dengan dirlantas maka pakta sudah mulai dijalan. Sementara itu, dari segi persiapan SDM di Dishub Jatim sudah siap.

 

Pakde menjelaskan, apabila ada anggota yang melanggar pakta integrasi, maka akan mendapatkan sanksi administrasi mulai dari penurunan jabatan, penundaan pangkat, dan macam-macam lainnya. “Kalau dibirokrasi, sanksi penurunan jabatan dan penundaan pangkat itu memalukan sekali, ‘ katanya.

Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Ir Wahid Wahyudi MT mengatakan, pakta intregasi itu merupakan sebuah media atau pernyataan Kepala UPT akan mendindaklanjuti dengan anggotanya untuk sepakat melaksanakan TI yang sekarang ini sudah dibangun di 20 JT. Disamping sepakat melaksanakan TI, juga diminta kesepakatan di dalam menegakkan  sebagai aparatur yang bersih dan berwibawa.

“Artinya,  tidak ada pungli atau hal-hal lain yang melanggar aturan. Itu sebuah komitmen, kalau sampai ada yang melanggar akan ada tindakan tegas dari kita dan pak gubernur. Intinya seperti itu pada isi pakta integritas,” ujarnya.

Untuk sistem pengawasan, pihaknya akan membentuk suatu tim yang setiap saat memonitor dan mengevaluasi kinerja di Jembatan Timbang. Dalam pengawasan di lapangan, kemungkinan akan menggunakan kamera pemantau seperti CCTV, “Nantinya akan seperti itu, tentunya itu dilakukan secara bertahap. Yang jelas, pada tahap pertama ini dilakukan Teknologi Informasi,” paparnya.

Saat ini, aktifitas kinerja operasional seluruh Jembatan Timbang di Jatim bisa dipantau melalui pos induk kantor Dishub dan LLAJ Prov Jatim ini. Contohnya, jika kendaraan yang bernopol X  melintas di Jembatan Timbang Lamongan sudah bisa dimonitor di komputer induk Dishub Prov Jatim.

Dalam pengawasan, ada kendala yang dihadapinya yakni keterbatasan jumlah anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). “Keterbatasan jumlah PPNS kita menjadi kendala. Jika  setiap shif yang bertugas minimal du PPNS, maka sehari ada enam PPNS. Padahal jumlah PPNS Dishub Jatim berjumlah sekitar 50 orang. Selian itu, mengenai kewenagan, Dishub masih terbatas karena tidak bisa menilang kendaraan yang melanggar,” katanya.

Tugas atau kewenangan menilang kendaraan yang melanggar, kata Wahid, menjadi kewenangan pihak kepolisian. Karena itu, saat ini pemprov jatim mewacanakan tahun depan akan membuat kesepakatan bersama anatara gubernur dengan kapolda. “Mou direncanakan akan ditandatangani pak gubernur dengan pak kapolda pada bulan Januari mendatang. sekarang ini kita masih mencari waktu kesiapanya dari keduanya ini, “paparnya. (ris)

sumber : http://kominfo.jatimprov.go.id

Terakhir Diperbaharui pada Sabtu, 05 November 2011 17:00

Contact us

DINAS PERHUBUNGAN DAN LALULINTAS ANGKUTAN JALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 268

Telpon (031) 8292276-8291530-8291633-8291380 Fax. (031)8292433

SURABAYA 60236